Browsing Department of Law by Title
Now showing items 251-270 of 1188
-
KEDUDUKAN IKLAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH
(FH UMY, 2017-08-26)Karya Ilmiah yang berjudul “Kedudukan Iklan Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah” yang dilatar belakangi oleh permasalahanya yaitu seberapa mengikatnya iklan terhadap produsen atau pengembang. Iklan mempunyai kekuatan hukum ... -
KEDUDUKAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG (LPP SRG) DALAM MENJAMIN RISIKO KERUGIAN DARI KEGAGALAN PENGELOLA GUDANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-08)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) terhadap pengelola gudang, serta mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem ... -
KEDUDUKAN NASABAH PENYIMPANAN DANA TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(FH UMY, 2018-04-02)Islamic bank is a bank which is operating in accordance wwith islamic sharia principles. In realizing Mudharabah Akad in terms of Islamic Shari’ah (islamic law) and overcome the risk of loss in Islamic Banking would need ... -
KEDUDUKAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA DUGAAN MALPRAKTEK MEDIK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk.Nomor.82/PDT/2004/PTY., Nomor 1769 K/Pdt/2005)
(FH UMY, 2014-08-25)Rekam medik dalam hal ini merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Dikatakan dkta di bawah tangan karena alat bukti ini tidak di buat di hadapan pihak yang berwenang, yang membuat akta otentik ... -
KEDUDUKAN UANG PANAI’ DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN GOA SULAWESI SELATAN
(FH UMY, 2017-04-21)Penelitian yang berjudul Kedudukan Uang Panai’ dalam Perkawinan Adat Bugis di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan uang panai’ dalam perkawinan adat Bugis. Metode ... -
KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1066/PDT.G/2017/PA.SMN DAN PUTUSAN NOMOR 0530/PDT.G/2018/PA.SMN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-28)Tujuan utama perkawinan telah di jelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI yaitu pada intinya perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi dan terciptanya keluarga yang ... -
KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT TANAH HAK ULAYAT DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN MERAUKE, PAPUA
(FH UMY, 2020)Pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang di atur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Pembuktian ... -
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
(FH UMY, 2012-11-29)Kekauatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan peraturan hukum di indonesia, yaitu apabila dikaitkan dengan pasal 164 HIR termasuk dalam alat bukti tertulis yaitu surat ... -
KEKUATAN HUKUM AKTA PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BNERSETIFIKAT DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-08-16)Notaris dapat menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai objek Hak Tanggungan karena dibenarkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No 4 Tahun 1996, Notaris dapat membuat langsung APHT untuk jaminan tanah yang belum ... -
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN (WAARMERKEN) DI NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 07/PDT.G/2014/PN.SLMN)
(FH UMY, 2020)Penelitian ini membahas mengenai Kekuatan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan yang didaftarkan (Waarmerken) di Notaris yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan yang telah di Waarmerken oleh ... -
KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-02)Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan tuduhan bahwa Qatar telah melanggar perjanjian yang dinamakan dengan Kesepakatan Riyadh dan memberikan 13 (tiga belas) ... -
KELAYAKAN KENDARAAN DALAM PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN RAYA
(FH UMY, 2016-04-30)Kelayakan kendaraan dalam proses bisnis pengangkutan barang di jalan raya adalah salah satu ketentuan utama yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pengangkutan barang. Hal ini ... -
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN
(FAI UMY, 2014-07-22)Bentuk lembaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sleman adalah Kantor Lingkungan Hidup. Berdirinya Kantor Lingkungan Hidup adalah dilandasi oleh Peraturan Daerah kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang ... -
KEPATUHAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AQAD MUDHARABAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
(FH UMY, 2010-08-11)Dari hasil penelitian dan analisa terhadap akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta penggunaan ... -
KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-05-11)Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, anatara lain masih adanya pengaruh kpentingan ... -
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM WOONGJIN CHEMICAL CO. OLEH TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC. DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA
(FH UMY, 2017-03-23)Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah perkara menarik dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 dimana terjadi pengambilalihan saham perusahaan Woongjin Chemical Co. yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials ... -
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD DIY PADA PEMILU 2014
(FH UMY, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkajiketerwakilan perempuan di DPRDDIY pada Pemilu 2014.Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan (library research) ... -
KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI KLAUSULA BAKU PELAYANAN TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
(FH UMY, 2017-03-16)Penelitian ini membahas mengenai kewajiban maskapai penerbangan mengenai klausula baku pelayanan terhadap penumpang penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui bagaimana kesesuaian klausula ... -
KEWAJIBAN PELAKU USAHA ROKOK UNTUK MENCANTUMKAN ISI KANDUNGAN DAN TULISAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN PRODUK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-09)Rokok merupakan salah satu produk berbahan tembakau yang mengonsumsinya dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya. Produk-produk tersebut termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang ...