Browsing Department of Law by Author "SUNARNO, SUNARNO"
Now showing items 1-20 of 35
-
THE ADMINISTRATION OF ONLINE TRANSPORTATION IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
SALSABILA, SALSABILA (FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The development of information technology had a major impact on human life. The impact has touched various aspects including the world of transportation.The need for larger modes of transportation is accompanied ... -
ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DEING, DEING (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08)Deing (2017), “Analisis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul Terkait Peningkatan Kinerja Pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ... -
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA: STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA
BAHRODI, M.AGUNG (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaan dan hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Obyek penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa secara ... -
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING SLEMAN
FOURBIKO, M. DERRY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-09)Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan baik secara fisik maupun non fisik. Namun menciptakan kebersihan di rumah sakit ... -
DAMPAK PEMBERLAKUAN PERDAIS PERTANAHAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH WARGA KETURUNAN TIONGHOA
INDRYAWAN, DODDY CAHYO (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan dan tujuan dari Perdais Pertanahan, alasan WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Yogyakarta, serta ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
FAHMI, FAUZAN NUR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-29)Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pemerintahan desa, penyelenggaran pemerintahan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN RUANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PUTRA, EKO MARULIANSYAH (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-04)Pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi atau keterpaduan antar sektor dan ... -
INSTITUTIONAL DISPUTES SETTLEMENT MECHANISM OF SUCCESSION IN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT SULTANATE
PRAKOSA, FAISHAL AJI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The Constitutional Court Decision No. 88 / PUU-XIV / 2016 stated that a woman is entitled to be a candidate for Governor and Vice Governor in the Special Region of Yogyakarta. This decision has become a polemic among the ... -
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN TATA GUNA TANAH DALAM PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DESA WISATA MANGUNAN DLINGO BANTUL
PAMUNGKAS, FAJAR ADI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata guna tanah dalam mendirikan desa wisata di Desa Mangunan beserta dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan. Penelitian ini merupakan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
LAKSANA, JERY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ... -
MEKANISME PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS JALAN PARANGTRITIS-GIRIJATI DI DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
PRABOWO, BAYU (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-22)Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi kerugian kepada yang berhak dengan layak dan adil atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda ... -
PELAKSANAAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN
ARDIAN, ARDIAN (FH UMY, 2014-04-24)Pelaksanaan IPPT dalam pengendalian pemanfaatan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. Pelanggaran terhadap IPPT masih cukup banyak, baik pelanggara yang sifatnya administrai ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA HOTEL DI KABUPATEN BANYUMAS
WALUYO, REZKY DELLA PUTRI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-20)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERUMAHAN OLEH PT. PESONA KARYA AGUNG DI KABUPATEN PASER
PUTRA, FERBIANO GERALDI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-24)Latar belakang penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kabupaten Paser. Ada dua permasalahan yang dapat dikaji yaitu Pelaksaan Pendaftaran Tanah untuk Perumahan di Kabupaten Paser ... -
PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA DI KECAMATAN PENGASIH KULON PROGO
UTOMO, BAGUS PRAMUDYA WHARDANA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01)Pasca reformasi, desa mengalami beberapa perubahan akibat aturan perundangan yangbaru. Baik itu berupa perubahan tata pemerintahan desa maupun tugas dan kewenangan kepala desa. Hal ini turut memperngaruhi kondisi desa. ... -
PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
PUTRIARTA, YESSITA DEVI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-15)Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk memiliki prinsip netralitas dalam pemilihan umum, baik pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun pemilihan calon anggota legislatif. Akan tetapi, ... -
PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BOYOLALI
FATHONI, M. ANGGALIKA YOGI (FH UMY, 2016-05-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas fungsi badan kepegawaian daerah dalam pembinaan aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali dai dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara Penelitian ini ... -
PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK DI PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN
SAPUTRA, AZA DWI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-28)Mengacu pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 4 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan ... -
PENENGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL
WICAKSANA, ARIF IMAM (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-28)Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum perizinan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis sebagaimana yang sudah diatur dalam 04 Tahun 2014 pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang ... -
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNATIONAL DI KULON PROGO
HIDAYAT, ALFIAN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-31)Penelitian proses Pengadaan Tanah untuk bandara kelas international di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Kulon Progo yang di lakukan oleh ...