Department of Law: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 1188
-
PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEGANIAYAAN DI POLRES BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-31)Pada akhir ini di Kabupaten Bantul telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tindak pidana ini yang paling sering dilakukan oleh anak bermacam macam seperti klitih dan yang sering terjadi ... -
PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-28)Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asas keterbukaan pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kulon Progo, bagaimana pelaksanaan asas keterbukaan pelayanan administrasi pertanahan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KUTOARJO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-12)Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, ialah penelitian hukum yang dilakukan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-11-08)Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan diluar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-11-08)Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore ... -
THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT AND REGULATION OF STREET VENDORS IN BANJARBARU CITY
(FH UMY, 2019-12-30)In the era of globalization, so many people rely on their skill for their life. For example on trading, street vendors or in Indonesian known as “Pedagang Kaki Lima” have their own principle such as fund, determination, ... -
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-26)Perjanjian sewa menyewa pada perusahaan persewaan mobil sering terjadi wanprestasi. Tujuan dalam penelitian, yaitu mengetahui wanprestasi dan bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perusahaan persewaan mobil ... -
THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTGAGE ON CREDIT CONTRACT IN PD BPR BANK BANTUL
(FH UMY, 2019-11-12)Roya is charged to the debtor without notifying that there is an additional obligation after paying off the mortgage. This happened because it was neither written down in the credit agreement nor verbally explained that ... -
PENGAWA SAN MA SYARAKAT TERIIADAP PENYELENGGARAAN PEMARINTAHAN DESA DI DESA WONOTOPO KABUPATEN PURWOREJO SETELAH BERLAKUNYA UU NO.6 TAHUN 2014
(FH UMY, 2019-06-29)Pengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah di rumuskan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan ... -
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU DIY TERHADAP ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-12-10)Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ... -
LEGAL PROTECTION FOR GO-JEK PARTNER IN ONLINE FOOD ORDERS IN YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-10-11)The more Gojek application users, the more problems occur, especially on Gofood services cancelation. The UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 and the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH ABSENTEE DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI KABUPATEN PONOROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-05)Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris). Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan pemilik tanah pertanian ... -
PENENTUAN TEMPAT DAN WAKTU KEJADIAN OLEH PENYIDIK DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY
(FH UMY, 2019-11-29)Kejahatan cyber crime saat ini sering terjadi dan korbannya tidak hanya orang, tetapi lembaga/instansi, bahkan Negara, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan internet yang cepat dan keterikatan manusia ... -
TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL D.I.YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-10-31)Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika (P4GN). BNN berkedudukan di Ibukota negara, dengan dibantu perwakilan ... -
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-04-22)Perdagangan satwa dilindungi secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam upaya penyelamatan dan perlindungan ... -
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-07-25)Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia Dalam Pasal 14 ayat (1) ... -
PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIANDI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-04)Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan konsensus para pihak dengan bantuan mediator. Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurna bagi PERMA sebelumnya yang dirasa kurang ... -
PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN POTENSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-01)Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bantul sendiri, pemerintah Kabupaten Bantul melalui ... -
PERAN DINAS PARIWISATA DAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN WISATA YANG BERDAYA SAING NASIONAL
(FH UMY, 2019-01-26)Skripsi ini membahsa tentang peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatakan kegiatan wisata berdaya saing naisonal di Kota Yogyakarta Peneniltian ini merupakan penelitian hukum normatife dan empiris yaitu dengan ... -
THE IMPORTANCE OF BILATERAL AGREEMENT ON MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION FOR INDONESIA: TUTI TURSILAWATI EXECUTION
(FH UMY, 2019-07-15)The Tuti Tursilawati's execution without notification at the end of 2018 becomes one of the most important diplomatic and consular relations issues between Indonesia and Saudi Arabia. Indonesia was unable to seek for Saudi ...