Department of Law: Recent submissions
Now showing items 61-80 of 1188
-
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN DOKUMEN PRIBADI DI KOPERASI PAMENGKEUT BANDA KOTA TASIKMALAYA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-26)Koperasi memiliki peranan penting dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi rakyat. Kebutuhan akan dana cepat dan mudah didapat untuk mengembangkan usaha sangatlah tinggi. Maka dari itu Koperasi Pamengkeut ... -
PENERAPN KLAUSU BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE
(FH UMY, 2019-12-26)Klausula baku memiliki fungsi mempermudah serta mempercepat traksaksi yang dilakukan penjual dan pembeli baik secara konvensional maupun online, Sistem jual beli menggunakan media online tidak dapat dilepaskan dari aspek ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY
(FH UMY, 2019-12-28)Cash On Delivery (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem Cash On Delivery (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu ... -
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(FH UMY, 2019-11-12)Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945, belum bisa dikatakan baik. Maka dari itu, upaya perlindungan, batasan dalam berekspresi, dan implementasi menjadi hal yang perlu diperhatikan lagi ... -
PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PERAWAT PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
(FH UMY, 2019-12-28)Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena menyelenggarakan pelayanan kesehatan ... -
PELAKSANAAN HAK BERSERIKAT PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/BURUH
(FH UMY, 2019-12-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dan untuk ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-11-10)Sertipikat ganda merupakan sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dengan berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula “Sertipikat Tumpang Tindih”, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA
(FH UMY, 2019-07-02)Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan ... -
THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FORUM IN IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF CSR PROGRAMS IN YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-11-30)To increase the harmony of development in the regions, The Special Region of Yogyakarta needs support from parties outside the government. Companies are considered to have an important role to advance the region with ... -
PERIZINAN TERHADAP USAHA KAFE BERDASARKAN PERDA KAB. TEGAL NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. TEGAL NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha kafe yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal serta faktor-faktor yang menghambat pelaksaan perizinan tersebut. Objek penelitian adalah ... -
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-30)Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan bersama pemerintah desa agar menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam penelitian ini peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan ... -
THE URGENCY OF TAXATION UPON INCOME OF YOUTUBE CONTENT CREATOR IN INDONESIA
(FACULTY OF LAW INTERNATIONAL PROGRAM FOR LAW AND SHARIA ADMINISTRATIVE LAW, 2019-09-23)In this digital era the use of internet and cyberspace such as social media is becoming an inevitable thing. With the development of the digitalization era, it sparked the development of the concepts of work and income. ... -
LEGAL PROTECTION ON CHILD LABOUR: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND FRANCE IN PROTECTING CHILDREN FROM EXPLOITATION
(FH UMY, 2019-09-23)Children are an asset of a country with more privileges than adults and must be protected by the government where they live. Unfortunately, not all children can grow and enjoy their rights because cases of child labor still ... -
TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN NEGARA IRAQ-SURIAH
(FH UMY, 2019-12-06)Perekrutan tentara anak marak terjadi di konflik bersenjata. Anak-anak dijadikan tentara karena tidak mengenal rasa takut dan juga efisien. Perekrutan tentara anak ada yang secara sukarela maupun melalui paksaan, seperti ... -
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FH UMY, 2019-12-28)Dalam pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta faktorfaktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya yang dilakukan ... -
FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-27)Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut ... -
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TATA NEGARA INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-26)Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam ... -
PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-04)Penelitian ini didasari karena semakin banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan, pada proses pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan penelitian ini menjelaskan kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat ... -
THE URGENCY OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION IN HANDLING CORRUPTION IN THE PRIVATE SECTORS
(FH UMY, 2019-12-26)Nowadays, private sector corruption is getting higher and the forms of corruption are becoming more widespread. Other than that, corruption in the private sector has a serious negative impact on the country’s economy and ... -
THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NO. 6 OF 2016 ON MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-01-04)The Local Regulation regarding the implementation of CSR has been outlined in the Local Regulation of the Special Region of Yogyakarta (DIY), the regulation Number 6 of 2016 on the Implementation of CSR, but in the ...