Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 1081-1100 of 1188
-
PELASANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA
(FH UMY, 2011-08-27)Fungsi Legislasi DPRD kota Salatiga pada prinsipnya belum terlaksana, pelaksana legislasi yang dilakukan di Kota Salatiga mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Salatiga dalam melaksanakan kekuasaan ... -
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT POS INDONESIA CABANG YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-04-21)PT POS Indonesia Cabang Yogyakarta telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap tenaga kerja yang dilakukan melalui pemberian bantuan bencana letusan merapi kepada karyawan aktif, pemberian tunjangan kerja, ... -
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITENGAH MASA JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (PRA DAN PASCA AMANDEMEN)
(FH UMY, 2011-07-28)Setelah melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur serta dengan nara sumber yang mempunyai keahlian dibidang yang terkait dengan judul skripsi, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan ... -
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1718 TAHUN 2006 DAN 1874 TAHUN 2009 TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA
(FH UMY, 2011-07-09)Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik, memang beberapa implementasi telah dilakukan misalnya pemeriksaan kargo-kargo barang, namun karena lemahnya ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN
(FH UMY, 2011-12-30)Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone telah dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana ditentukan dalam PAsal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG REDUCNG EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD) DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-23)REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negri, Indonesia harus mempersiapkan ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK AGRONIAGA TBK CABANG SEMARANG
(FH UMY, 2011-03-25)Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Argoniaga Tbk dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam pembayaran hutang kreditnya yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran ... -
ALTERNATIF SANKSI BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-29)Dari hasil penelitian yang didapat, ada tiga alasan diperlukannya alternatif sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia yaitu gagalnya sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan terhadap anak pelaku ... -
SENGKETA AMBALAT ANTARA RI-MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(FH UMY, 2010-04-12)Telah terjadi klaim tumpang tindih (Overlapping Claims) atas kepemilikan Blok Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia, konsekuensi dari adanya klaim tumpang tindih ini adalah menimbulkan hak-hak yang sama bagi kedua ... -
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
(FH UMY, 2010-12-20)Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi materi muatan dan fungsinya Perpu adalah sama dengan hal atau materi yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, hanya saja Perpu merupakan ... -
AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM TERHADAP STATUS JENIS KELAMIN
(FH UMY, 2010-04-27)Akibat hukum dari penetapan hakim kepada Suratno Adi Legowo ditetapkan sebagai seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian maka di bidang perkawinan apabila ingin melangsungkan perkawinan harus mencari pasangan ... -
PENETAPAN UANG NAFKAH SEBAGAI TUNJANGAN PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2010-03-28)Dasar pertimbangan hakim berdasarkan tuntutan diajukan istri yang disanggupi oleh suami atau suami yang dituntut pada dasarnya menyanggupi tetapi tidak sesuai dengan tuntutan. Hakim mempertimbangkan segala hal secara adil ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
(FH UMY, 2010-05-05)Perlindungan hukum terhadap pasien sebagi konsumen pengguna jasa kesehatan rumah sakit diatur didalam UU No.08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 butir f disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi ... -
KEPATUHAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AQAD MUDHARABAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
(FH UMY, 2010-08-11)Dari hasil penelitian dan analisa terhadap akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta penggunaan ... -
DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA NOMOR 1929 TERHADAP IRAN
(FISIPOL UMY, 2011-04-12)Di Iran sedang berusaha meningkatkan pengayaan uraniumnya DK PBB memutuskan sebuah resolusi berupa sanksi ekonomi dan politik, meskipun sasarannya tetap program nuklir. Resolusi yang telahj diambil pada 9 Juni 2010 DK PBB ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2012-12-15)Membanjirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kelas kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang telah menyita perhatian ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2012-12-15)Membajirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah menyita perhatian publik ... -
PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH
(FH UMY, 2012-08-11)Peranan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY dalam penyelesaian sengketa batas daerah di Provinsi DIY adalah sebagai anggota Tim penegasan Batas Daerah Provinsi DIY yang mempunyai tugas untuk memberikan dokumen pertanahan ... -
PELAKSANAAN PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011
(FH UMY, 2012-07-27)Pelaksanaan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum kepada daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 berjalan dengan sukses, hal ini disebabkan peran panwaslu sangat efektif, Panwaslu Kota membentuk panwascam berjumlah ... -
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-12-18)Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta adalah telah sesuai dengan peraturan yang dalam hal ini adalah segala peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Daerah khususnya di kota Yogyakarta yaitu UU Nomor ...