Browsing Department of Law by Title
Now showing items 974-993 of 1188
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh ketertarikan penulis atas perlindungan hukum terhadap tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaaan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2012-12-15)Membajirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah menyita perhatian publik ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2012-12-15)Membanjirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kelas kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang telah menyita perhatian ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP “JUSTICE COLLABOLATOR” DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2017)Seseorang yang telah ditetapkan sebagai Justice Collabolator dapat memiliki hak sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi ... -
PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-15)Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penerapan prosedur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja petugas pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum ... -
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA SPBU DI KABUPATEN CIAMIS
(FH UMY, 2019)Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, serta bagaimana hambatan di lapangan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi ... -
PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PERAWAT PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
(FH UMY, 2019-12-28)Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena menyelenggarakan pelayanan kesehatan ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SHOP PRODUK FASHION (DALAM NEGERI) MELALUI INSTAGRAM
(FH UMY, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan konsumen online shop produk fashion (dalam Negeri) melalui instagrtam dalam memperoleh hak-hak yang dimiliki untuk mengetahui faktor perngahambat upaya ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK BAGI PARA PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-03-06)Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, perlindungan hak pekerja perempuan pada malam hari harus diutamakan karena memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan siang hari namun pelaksanaan ketentuan ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN DI GIANT SUPERMARKET YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-16)Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun perempuan. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan banyak memberi peluang ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP DI PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR KABUPATEN BEKASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-04-27)Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap, dimana perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. ... -
PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA TIDAK TETAP PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban Notaris terhadap Undang-undang ketenagakerjaan dan untuk mengetahui perlindungan upah pekerja tidak tetap pada kantor PPAT dan notaris di Kabupaten Sleman. Dan ... -
PERMOHONAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FH UMY, 2018-03-16)Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan/atau menolak permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul. Perkawinan yang ... -
PERSPECTIVE OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) ON THE CYBER HARASSMENT IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-08-27)In 2017, there are 3,528 cases of violence against women in Indonesia, in which 76% of violence occurs in the form of sexual harassment. Sexual harassment is a part of discrimination against women, therefore the United ... -
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PELAPORAN REPERTORIUM KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Menurut Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib melakukan pencatatan terhadap setiap akta yang ia buat serta surat-surat lainnya ke dalam buku daftar akta. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris masih tidak ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
(FH UMY, 2012-02-20)Dari hasil penelitian yang didapat, korporasi dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH. Yang mana dalam penjelasannya, pasal 118 UUPPLH yang dimaksud dengan pelaku fungsional ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
(FH UMY, 2012-02-20)Dari hasil penelitian yang didapat, korporasi dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH. Yang mana dalam penjelasannya, pasal 118 UUPPLH yang dimaksud dengan pelaku fungsional ... -
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
(FH UMY, 2019)Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dialokasikan kepada partai politik sebesar 1,05 miliyar rupiah. Perlu mengetahui pertanggungjawaban partai politik terhadap ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN KLATEN
(FH UMY, 2017-03-25)Penelitian skripsi ini di latar belakangi dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SEBAGAI AKIBAT PERKOSAAN INCEST
(FH UMY, 2019)Aborsi merupakan salah satu isu klasik yang selalu diperdebatkan. Polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan terhadap hak hidup janin atau pembelaan terhadap perempuan yang mengandung. Aborsi pada kehamilan ...