Department of Law: Recent submissions
Now showing items 121-140 of 1188
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT MENGGUNAKAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
(FH UMY, 2019)Penggunaan Smartphone merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus disikapi dengan bijak. Kurang bijaknya pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dapat membahayakan keselamatan dirinya ataupun pengguna ... -
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBUATAN AKAD SYIRKAH ‘ABDAN DI FIRMA FALAH PROPERTY
(FH UMY, 2019)Di tengah berkembangnya bisnis properti, permasalahan banyak terjadi bahkan di ranah syariah. Permasalahan dalam bisnis properti dapat diminimalisir, salah satunya dengan menerapkan prinsip syariah dalam pembuatan akad. ... -
SYRIA CONFLICT AND THE USE OF CHEMICAL WEAPONS IN CIVIL WAR: THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(FH UMY, 2019)Chemical weapons are any chemical agents used to cause intentional death or harm through its toxic character. The impact upon the chemical weapons attack causes not only a physical harm but also psychological consequences ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Upaya alternatif yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi Pengangguran dan kelangkaan kerja adalah dengan menempatkan Pekerja tersebut untuk Bekerja di Luar Negeri. Penempatan Pekerja untuk bekerja di Luar Negeri ... -
PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN UNTUK PERMUKIMAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMER 4 TAHUB 2011 TENTANG RENCANA RUANGAN WILAYAH
(FH UMY, 2019)Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin marak terjadi, salah satunya di wilayah Kabupaten Bantul. Karena Kabupaten Bantul sendiri merupakan salah satu kawasan agraris yang memiliki lahan pertanian yang ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-17)Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Yogyakarta. Peranan ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP DI PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR KABUPATEN BEKASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-04-27)Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap, dimana perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. ... -
THE LIABILITY OF THE CARRIER FOR THE LOSS OF PASSENGERS (CASE STUDY: THE SANK OF A SHIP IN BULUKUMBA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Indonesia is an archipelago consisting of 17,504 islands included in the territory. Indonesia needs transportation, especially sea transportation. Sea transportation needed to facilitate the transportation of people and ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN KARENA DAMPAK ANIMASI JEPANG DAN VIDEO GAME
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-11-05)Perlindungan anak merupakkan jaminan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.dampak negatif animasi Jepang dan video game dapat ... -
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)Penelitian ini membahas mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki kedudukan dan peran penting sebagai aparatur pelaksana ... -
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA SPBU DI KABUPATEN CIAMIS
(FH UMY, 2019)Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, serta bagaimana hambatan di lapangan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi ... -
IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(FH UMY, 2019)Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup seseorang yang membutuhkan kesiapan didalamnya, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik. Kesiapan juga sering dikaitkan dengan usia seseorang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATARUANG WILAYAH TAHUN 2012 – 2032
(FH UMY, 2019)Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi ... -
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM KONTRAK RENOVASI RUMAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.G/2015/PN.SMN)
(FH UMY, 2019)Kontrak renovasi rumah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia terkadang memiliki kendala dibidang hukum. Tidak terlaksanakannya hak dan kewajiban diantara pihak yang melakukan kontrak tersebut dengan wanprestasi. ... -
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Perdagangan satwa dilindungi secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam upaya penyelamatan dan perlindungan ... -
PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Salah satu penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dimaksud adalah dengan adanya Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan pengobatan dan pemulihan ... -
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-04)Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan sebagai penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank BRI Katamso Cabang Yogyakarta, serta ... -
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-16)Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebuah Perencanaan yang terstruktur dengan melibatkan pemerintahan Daerah dan masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), ... -
EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-26)Perkembangan media massa terutama pertelevisian ini tentu ada yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagian ... -
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN THE LOST WORLD CASTLE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)The Lost World Castle merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar ...