Department of Law: Recent submissions
Now showing items 141-160 of 1188
-
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan asas netralitas.Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah bahwa setiap anggota ASN tidak boleh ada keterlibatan dan keberpihakan terhadap ... -
COMMAND RESPONSIBILITY OF AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEMS UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(FH UMY, 2019)War and Technological development have been connected for an era. States and military leaders have been searching for weapon systems that will minimize the risk for soldier, as technology enabled the destruction of combatants ... -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)
(FH UMY, 2019)Sepasang suami istri yang telah sah meniah, pastilah ingin segera memliki momongan yang akan dapat menambah keharmonisan keluarga dan meneruskan keturunan. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat diberikan amanah oleh ... -
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI PERUMAHAN ALAM HINALANG ASRI SLEMAN
(FH UMY, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Pengembang Perumahan atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Di Perumahan Alam Hinalang Asri Sleman. Hal ini sangat menarik untuk di-kaji karena ... -
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2019)Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral. Hal ini dipertegas adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Undangundang ini ... -
THE URGENCY OF DISTRICT ELECTORAL SYSTEM IN LEGISLATIVE ELECTION
(FH UMY, 2019)Elections must be conducted honest, fair and democratic. The study of electoral system shall be the key factor of any success or a failure of a legislative election. Electoral systems have a complex dimensions includes the ... -
RESPONSIBILITY OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON RACIAL DISCRIMINATION FOR MINORITY BASED ON ICERD: THE CASE OF UYGHUR
(FH UMY, 2019)People’s Republic of China is allegedly committed racial discrimination toward Uyghurs for the last few years. Uyghurs is one of the minority ethnics who live in Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) China. The Chinese ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ( Studi Kasus Putusan Nomor 68 /Pdt.G/2015/PN.Cbn )
(FH UMY, 2019)Penelitian ini membahasa tentang perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah dan bangunan Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn. Didalam penelitian ini lebih fokus membahas tentng apa ... -
PENYELESAIAN SENGKETA OVERMACHT PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI PERUSAHAAN KATON RENT CAR AND TRAVEL YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Perjanjian sewa menyewa kini semakin sering dilakukan oleh sebagian orang, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Namun dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil sering menimbulkan sebuah permasalahan, salah ... -
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KONSERVASI PENYU YANG TERANCAM PUNAH DI BANTUL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(FH UMY, 2019)Konservasi sumber daya alam hayati sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, kegiatan konservasi penyu di Kabupaten Bantul masih banyak ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SEBAGAI AKIBAT PERKOSAAN INCEST
(FH UMY, 2019)Aborsi merupakan salah satu isu klasik yang selalu diperdebatkan. Polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan terhadap hak hidup janin atau pembelaan terhadap perempuan yang mengandung. Aborsi pada kehamilan ... -
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-10)Masih terdapat banyak kekurangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Papua salah satunya dari segi pengawasannya. Untuk itu penulis meneliti pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai ... -
TINJAUAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH TANPA SERTIPIKAT TANAH DI DESA MEDDELAN KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP
(FH UMY, 2019)Hak kepemilikan tanah di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabuapaten Sumenep hingga sampai saat ini masih banyak sebagian warga yang mempunyai sebidang tanah baik tanah Pertanian, Bangunan, Dll masih belum disertipikatkan ... -
TAX IMPOSITION ON THE OWNERSHIP OF BITCOIN IN INDONESIA UNDERGRADUATE THESIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-08-28)Indonesia only achieved 79,82% tax revenue from what was targeted in the 2018 State Budget. Whereas with the advancement of technology, many new tax sources can be utilized by Indonesia to meet its tax revenue targets, one ... -
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul)
(FH UMY, 2019)Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suatu pekerjaan pembangunan tidak lepas dari adanya perjanjian konstruksi. Dalam pelaksanaannya banyak pelaku jasa konstruksi baik pengguna ... -
PENGESAHAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn)
(FH UMY, 2019)Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan ... -
PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2019)Tulisan ini berjudul “Peran Pemerintah Dalam Peneribatan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul”, dengan identifikasi masalah, Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam ... -
KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1066/PDT.G/2017/PA.SMN DAN PUTUSAN NOMOR 0530/PDT.G/2018/PA.SMN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-28)Tujuan utama perkawinan telah di jelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI yaitu pada intinya perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi dan terciptanya keluarga yang ... -
KOMPETENSI PEMERINTAH SINGAPURA UNTUK MENANGKAP WNI TERDUGA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PENYEBAB POLUSI ASAP LINTAS BATAS NEGARA Skripsi
(FH UMY, 2019)Terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mengakibatkan polusi asap lintas batas menyebabkan Singapura frustasi, sehingga mendorong pemerintah Singapura untuk membentuk suatu aturan yang memuat yurisdiksi ... -
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PILKADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-04)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi publik dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak pertama yang ...