Search
Now showing items 21-30 of 30
IMPLEMENTASI PRINSIP PERLINDUNGAN HUTAN PADA KASUS PERAMBAHAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) HOLIDAY RESSORT DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(MIH UMY, 2018-09-01)
Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah ...
ASAS KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK BNI
(MIH UMY, 2018-09-01)
Klausula baku perjanjian kredit bank terkesan memberatkan debitur hal ini tercermin dari suatu klausula baku perjanjian kredit yang terkesan menempatkan debitur dalam posisi yang sangat lemah. pada umumnya bentuk perjanjian ...
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(MIH UMY, 2018-09-01)
Sebagaiman kita ketahui bahwa keberadaan ekonomi syari’ah di Indonesia secara filosofis sosiologis sudah diakui keberadaannya di Indonesia. Lebih-lebih dengan adanya seperangkat aturan yang dijadikan landasan hukum penerapan ...
MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MALIOBORO SEBAGAI WILAYAH WISATA RAMAH LINGKUNGAN
(MIH UMY, 2018-09-10)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi Penataan kawasan Malioboro yang dilakukan oleh pemerintahan kota Yogyakarta serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi penataan kawasan Malioboro. ...
PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG UNTUK PENDIRIAN HOTEL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN
(MIH UMY, 2018-09-10)
Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Maraknya pembangunan seperti hotel dan mall menimbulkan banyak
konflik yang dapat merusak keistimewaan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM AKAD MURABAHAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG MENDAPATKAN PERLAWANAN PIHAK III ( Analisis putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1579/Pdt. G /2015/PA.smn)
(MIH UMY, 2018)
Kasus sengketa akad murabahah yang cederai janji / wanprestasi dalam
pengajuan eksekusi hak tanggungan yang mendapatkan perlawanan pihak
ketiga yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, permasalahan yang muncul
hukum ...
ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)
(2018)
Perkembangan hukum didalam masyarakat dibidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana cepat dan biaya ringan terutama untuk perkara yang sederhana. Sementara itu hukum acara perdata yang ada ...
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 767/Pdt.G/2016/PA.Smn)
(MIH UMY, 2018)
Kewenagan baru bagi lembaga peradilan agama yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu berwenang untuk penyelesaian masalah ekonomi ...
HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PEMILIK DANA DENGAN BANK PENGELOLA DALAM PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(MIH UMY, 2018)
Produk perhimpunan dana oleh bank syariah yang dalam pengoperasiannya mendapat legitimasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satunya berbentuk deposito mudharabah dengan prinsip bagi hasil ...
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-10-20)
Di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hal ini didasari bahwa alih fungsi lahan pertanian ...