Browsing Master of Government Science by Title
Now showing items 82-101 of 155
-
JARINGAN KORUPSI HAMBALANG PADA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO 1616K/PIS.SUS/2013
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-06-20)The rise of corruption cases that occur in Indonesia today, if we see corruption cases in Indonesia every year is always increasing, not decreasing, this causes people to feel angry with corruptors. The percentage and ... -
KAJIAN PUSTAKA : INDIKATOR DOMINAN DALAM SMART CITY DAN GOVERNANCE
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-06-20)Smart city as the main support and provider of implementation infrastructure. This research focuses on Smart City and Smart Governance, in the last 9 years of research from the years from 2011 to 2019. Data analysis used ... -
KAPABILITAS LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM MEWUJUDKAN VISI RIAU 2020
(Megister Ilmu Pemerintahan, 2018)Lembaga Adat Melayu Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang hadir di tengah penurunan eksistensi budaya Melayu di Provinsi Riau. Organisasi ini kemudian menjadi satu-satunya organisasi kemasyarakatan Melayu yang ... -
KARAKTERISTIK DAN PEMANFAATAN INOVASI BIDANG KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Inovasi “Keluar Bersama” Daftar 1 Dapat 5 di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta)
(2018)Permasalahan pelayanan publik hingga saat ini masih menjadi perhatian bersama, untuk itu dibutuhkan sebuah terobosan dalam bentuk inovasi pelayanan. Salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah inovasi “Keluar ... -
KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
(2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Dana keistimewaan merupakan salah satu komponen penting dari ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TERHADAP PERUBAHAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Study Kasus di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 2015)
(MIP UMY, 2017-03-29)salah satu perhatian di dalam Rencana Pembangunan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten bima adalah masalah ketenagakerjaan -
KEKUASAAN BANGSAWAN DALAM POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013-2018
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-20)The power of the aristocrats in Bone Regency has survived since the days of the kingdom, even after royal power to the Unitary State of the Republic of Indonesia, the aristocracy still survived because it had to maintain ... -
KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017
(MIP UMY, 2018-08-27)Lembaga Majlis Rakyat Papua (MRP) di Papua Barat memiliki peran yang penting dalam upaya melindungi hak-hak politik asli orang papua berdasarkan nilai-nilai adat yang menjadi kesepakatan orang asli papua dalam membangun ... -
KESIAPAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2016
(MIP UMY, 2018-09-10)Tingkat Globalisasi ASEAN memberikan komitmen yang ketat pada negara antar ASEAN, mengenai kesepakatannya ASEAN Economic Community (AEC). Kesepakatan yang membawa arah pada persaingan diberbagai sektor ini, salah satunya ... -
KEWENANGAN KASULTANAN DALAM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(MIP UMY, 2016-09-17) -
KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2007-2016
(MIP UMY, 2017-01-05)Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (legislasi), semakin menemukan “ruang politik” yang luas paska berlakunya undang-undang otonomi khusus untuk Aceh. Undang-undang otonomi ... -
KINERJA OMBUDSMAN RI DI MALUKU UTARA
(Megister Ilmu Pemerintahan, 2018)Ombudsman merupakan wadah untuk menjembatani antara rakyat sebagai sumber kekuasaan dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan tersebut. Tercapainya tujuan ombudsman tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang ... -
KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA (STUDY PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. PULAU MOROTAI TAHUN 2013) PROPINSI MALUKU UTARA
(PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2013-11-01)Penelitian ini melihat Kinerja dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis Kinerja Dinas Pariwisata ... -
KLAN MASDAR DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-08-16)Political contestation at the local level is a battle arena involving local elites which is actually a battle of capital. The more influential capital owned by an elite or a group of elites, the greater the chance of gaining ... -
KOLABORASI ABCGM+ DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA NGLANGGERAN KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2018
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-01)One of the districts that attracts considerable attention is the large number of tourist destination destinations, namely Gunung Kidul Regency, especially the development of tourism at the village level. Making villages ... -
KOMUNIKASI POLITIK ANIES BASWEDAN MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-06-20)This paper wants to analyze how Anies Baswedan conveyed his political communication on Twitter social media. In this contemporary era, one of the most dominant political communications is social media, where political ... -
KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN ANGGARAN DAERAH
(MIP UMY, 2016-12-26)Pembangunan di Indonesia selama ini telah mencapai hasil yang mendekati perencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwasanya Anggaran Daerah yang tertuang dalam APBD berpedoman ... -
KORUPSI DI KABUPATEN KLATEN
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-06-20)The administrators of the state should be obliged to carry out their duties with a sense of responsibility and do not commit disgraceful acts, without strings attached either for personal, family, crony or group interests ... -
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH 2018
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-29)Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu tolak ukur untuk mengukur atau mengetahui kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa faktor yang di analisis maupun di kaji dalam penelitian ini. Sehingga ... -
MARKETING POLITIK DPC PDIP KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014
(2018)Pemilu legislatif tahun 2014 merupakan momen penting bagi partai politik, setiap partai politik mengajukan calon anggota legislatif untuk bersaing menembus kursi parlemen. Kota Yogyakarta merupakan tempat berdirinya ...