Department of Law: Recent submissions
Now showing items 181-200 of 1188
-
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(FH UMY, 2019)Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dilakukan sebagai upaya keadilan bagi pelaku serta harus memberikan keadilan dan perlindungan terhadap pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yuridis dan ... -
TANGGUNG JAWAB PEMILIK SARANA APOTEK TERHADAP KESALAHAN APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK “KELUARGA”DI KABUPATEN SAMBAS
(FH UMY, 2019)Apotek dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat- alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotek karena merupakan salah satu ... -
PENGARUH PENDANAAN PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2014 TERHADAP AKTIVITAS PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Partai politik di Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan politik negeri ini, terutama partai-partai yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana ... -
PELAKSANAAN KEWENGAN ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN BERDASARKAN PERDA ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017
(FH UMY, 2019)Fokus penelitian ini membahas permasalahan mengenai kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa tersebut diantaranya adalah terkait Pemanfaatan tanah dimana dalam pemanfaatan tanah kasultanan dianggap ... -
THE ROLE OF REGIONAL OFFICE OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE REGIONAL REGULATION MAKING PROCESS IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)In 2016 approximately 3,143 regional regulations were revoked. Ministry of Law and Human Right through its regional office which functions to facilitate the design of regional legal products has the responsibility for ... -
THE TAX CONSULTANT LAW IN INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY WITH AUSTRALIA AND THE UNITED STATES
(FH UMY, 2019)Since the changes of self-assessment system of Indonesia in 1983, the taxpayer is given an amount of tax compliance by their selves in order to follow the prevail regulation of taxation. During the fulfillment of self-assessment ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF
(FH UMY, 2019)Tindak pidana penganiayaan secara kolektif merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia beberapa tahun terakhir. Tindak pidana ini biasanya terjadi ketika masyarakat melakukan penghakiman terhadap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA HARGOTIRTO, KULON PROGO)
(FH UMY, 2019)Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bahwa jual ... -
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Yogyakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP DI PT. SINAR JERNIH SARANA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)PT. Sinar Jernih Sarana adalah perusahan bidang jasa kebersihan cabang yogyakarta terletak di Jl.Menteri Supeno, Pandeyan, Umbulharjo telah tercatat dalam Dinas Ketenagakerjaan wilayah kota Yogyakarta. Bentuk dari pelaksanaan ... -
PENYELESAIAN HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR PERJANJIAN PEMBIAYAAN INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG AN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI ERNATIONAL YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-04)Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Hilangnya Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta dan bagaimana penyelesaian dari PT ... -
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MILIK BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET MILIK PT KAI DENGAN WARGA KEBONHARJO SEMARANG)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah antara warga Kebonharjo dan PT. KAI di wilayah Kebonharjo Semarang serta hambatan-hambatan yang ada dilapangan dalam proses penyelesaian ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS XT SQUARE DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di XT Square Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk memperoleh data tentang upaya-upaya penyelesaian ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA TINGKAT III GUNUNG MERAPI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA GUNUNG API
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-24)Penelitian ini mengkaji regulasi Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pengaturan terhadap bangunan di Kawasan Rawan Bencana tingkat III Gunung Merapi. Penelitian ini mengedepankan metode empiris dan pendekatan normatif di ... -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-05)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya ... -
PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0512/PDT.G/2015/PA.YK)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-11)Salah satu alasan perceraian yang terjadi di Yogyakarta adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga. Alasan perceraian ini terdapat di dalam perkara perceraian dengan nomor ... -
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl)
(FH UMY, 2019)Tidak sedikit dari pasangan remaja tersebut yang salah langkah dalam menjalin cinta, sehingga terjadi kehamilan sebelum adanya pernikahan secara sah akan berujung ke pernikahan di bawah umur. Akibatnya banyak pengajuan ... -
PELAKSANAAN PUTUSAN DAMAI KASUS HUTANG PIUTANG DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-17)Perdamaian adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan ... -
PENETAPAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN No.0211/Pdt.P/2013/PA.Btl
(FH UMY, 2019)Perkawinan adalah peristiwa dan perbuatan hukum yang pasti terjadi pada setiap diri individu. Perkawinan akan merubah status, kedudukan dan akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti hukum keluarga dan harta benda ...