Department of Law: Recent submissions
Now showing items 161-180 of 1188
-
PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Penelitian ini didasari karena semakin banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Disisi lain aparat hukum tidak pada ... -
PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PATI
(FH UMY, 2019)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha Karaoke di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha karaoke di Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah ... -
PERSPECTIVE OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) ON THE CYBER HARASSMENT IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-08-27)In 2017, there are 3,528 cases of violence against women in Indonesia, in which 76% of violence occurs in the form of sexual harassment. Sexual harassment is a part of discrimination against women, therefore the United ... -
PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(FH UMY, 2019)Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa pembatasan hak setiap orang ditetapkan dengan undangundang. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum menetapkan ... -
THE PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS IN NORTH KOREA: A PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW UNDERGRADUATE THESIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-08-27)The proliferation issue of nuclear weapons in North Korea is becoming a more serious problem to the international community. North Korea has been manufacturing and developing nuclear weapons technology, which receives ... -
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA
(FH UMY, 2019)Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika (P4GN). BNN berkedudukan di Ibukota negara, dengan dibantu perwakilan ... -
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITAS OJEK ONLINE BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN RODA DUA (OJEK ONLINE) BERBASIS APLIKASI DI KOTA BEKASI
(FH UMY, 2019)Kemacetan yang terjadi di Kota Bekasi dipicu oleh adanya ojek online yang sedang marak. Penelitian ini memuat rumusan masalah yaitu bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ... -
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PENIPUAN OLEH PIHAK SUAMI DI PENGADILAN AGAMA WATES (Studi Kasus Putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-27)Perkawinan dapat dibatalkan apabila didalam perkawinan mengandung cacat dalam syarat perkawinan yakni melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERUMAHAN OLEH PT. PESONA KARYA AGUNG DI KABUPATEN PASER
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-24)Latar belakang penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kabupaten Paser. Ada dua permasalahan yang dapat dikaji yaitu Pelaksaan Pendaftaran Tanah untuk Perumahan di Kabupaten Paser ... -
PENEGAKKAN HUKUM E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-04)Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang ... -
PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN GARUT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-20)Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi permasalahan, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibuat untuk mengelola ASN yang lebih baik. UU ASN ini merupakan dasar dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-10)Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta, erlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap telah dituangkan dan dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI APARTEMEN DI UTTARA THE ICON APARTMENT YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-29)Pelaksanaan perjanjian jual beli tempat tinggal berupa apartemen mulai berkembang di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Minat dari masyarakat untuk memiliki tempat tinggal dengan cara melakukan ... -
IMPLEMENTASI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FH UMY, 2019)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat dalam pertambangan batu kapur yang banyak ditemukan kegiatan usahanya di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan analisis yang ... -
PENEGAKKAN HUKUM PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN WISATA KALIURANG KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang dan faktor-faktor yang ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SEBERANG SANGLAR, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(FH UMY, 2019)Desa seberang sanglar merupakan salah satu desa di kecamatan reteh kabupaten indra girihilir, yang terletak disebelah utara sungai gansal, LS. 00.40.46.53” dan LT. 163.03.17.41”, Luas wilayah desa seberang sanglar + 5.600 ... -
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PROYEK JALAN TOL PEJAGAN – PEMALANG DI KABUPATEN TEGAL
(FH UMY, 2019)Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan nasional saat ini semakin meningkat sejalan dengan kemajuan dan dinamisasi masyarakat, dengan meningkatnya para pihak yang membutuhkan tanah maka memberikan peluang untuk terus melakukan ... -
PENERAPAN PERDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARA PELAKU PRAKTEK PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Prostitusi merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik, Pasar Kembang Yogyakarta merupakan salah satu tempat praktek prostitusi yang masih berjalan di Indonesia.Perlu dilakukan penelitian ... -
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS GALIAN TIMAH OLEH PT KOBA TIN BANGKA BELITUNG
(FH UMY, 2019)Tulisan ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Bekas Galian Timah Oleh PT Koba Tin Bangka Belitung”, dengan identifikasi masalah, Bagaimana pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PPJB PEMILIK KIOS DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus PT. Saphir Square Yogyakarta)
(FH UMY, 2019)Perlindungan hukum pemegang PPJB kios Strata Title dalam proses kepailitan PT. Saphir Square yang ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailtan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum ...