Department of Law: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 1188
-
PERANAN DINAS PENDIDIKAN D.I.YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah khususnya di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan masih ... -
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-17)Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual selalu bertambah disetiap tahunnya baik pelaku maupun korban. Tujuan penelitian ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2019)Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara, Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut ... -
FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(FH UMY, 2019)Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan kesusilaan, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual diluar kemauannya. Kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan dalam ... -
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2019)Perkawinan ialah ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada realitanya di Indonesia sendiri hubungan perkawinan tidak selalu harmonis dan berujung pada ... -
PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KONSTITUSI
(FH UMY, 2019)Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi HAM. Hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan jaminan dari HAM dalam konstitusi. Penelitian ini dilakukan mengkaji pembatasan mantan narapidana korupsi ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN CIREBON
(FH UMY, 2019)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri merupakan warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu. Dapat diketahui bahwa pegawai negeri merupakan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI PEKALONGAN
(FH UMY, 2019)Pencemaran limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha batik sangatlah memprihatinkan. Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak maksimal serta penerapan sanksi yang masih lemah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ... -
SHARIA COMPLIANCE OF WADI’AH AND MURABAHAH OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL OF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Baitul Maal is a religious social oriented financial institution whose main business is to accommodate and distribute community assets in the form of funding, financing, services, social function. Especially in the form ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-02)Penjatuhan sanksi pidana minimum khusus adalah penjatuhan sanksi yang diterapkan di Undang- Undang Khusus pula. Penjatuhan sanksi pidana dibawah batas minimum khusus yang diangkat merupakan pada tindak pidana narkotika ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK BUS UMUM DI KOTA SEMARANG
(FH UMY, 2019)Pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh transportai umum khususnya jenis bus masih sering terjadi di berbagai daerah. Di Kota Semarang masih sering ditemukan operator armada bus yang tidak memenuhi persyaratan operasional ... -
TUJUAN PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Mengenai tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan ... -
TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA NOTARIIL DI DIY
(FH UMY, 2019)Notaris dalam membuat akta Perikatan Jual Beli rumah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, di samping itu Perikatan Jual Beli rumah dalam prakteknya masih menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak ... -
MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-18)Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang perkara perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang ... -
MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-18)Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang perkara perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PLATINUM CAFE KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan setiap makhluk hidup yang dapat melakukan pekerjaan dan dalam melakukan pekerjaan tersebut bisa menghasilkan sesuatu ... -
PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
(FH UMY, 2019)Pemberian persetujuan tindakan kedokteran adalah hak bagi seorang pasien, sehingga dokter hanya akan memberikan tindakan kedokteran atas persetujuan pasien. Pada kasus pasien dalam keadaan gawat darurat menderita komplikasi ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(FH UMY, 2019)Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA
(FH UMY, 2019)Indonesia adalah negara berkembang, yang tentunya memiliki banyak permasalahan. Salah satunya meningkatnya tindak kejahatan. Kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika di Indonesia dari ... -
KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA
(FH UMY, 2019)Judicial Review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Akan tetapi, penyelenggaraan Judicial Review yang dilakukan di ...