Department of Law: Recent submissions
Now showing items 221-240 of 1188
-
PELAKSANAAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata dan sebagai tujuan dari sebagian orang untuk mengenyam pendidikan karena DIY dikenal ... -
PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
(FH UMY, 2019)Pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Kota Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER/16/MEN/XI/2011 tentang Tata ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS
(FH UMY, 2019)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras karena mengingat tindak pidana penganiayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. ... -
PERAN UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) DALAM PROSES PENYELESAIAN MASALAH PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA
(FH UMY, 2019)Penelitian Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Dalam Proses Penyelesaian Masalah Pengungsi Etnis Rohingya sangat diperlukan untuk mengetahui peran UNHCR untuk mengatasi masalah yang dihadapi para ... -
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR PUSAT PT. BPR NUSANTARA ARTHA MAKMUR BANTUL D.I.YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Pemberi jaminan fidusia dalam hal mengalami kredit macet maka penerima fidusia berhak melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dengan cara ... -
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(FH UMY, 2019)Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan keuangan antara ... -
TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(FH UMY, 2019)Perjanjian memiliki asas yang dijadikan pedoman dalam membuat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, memungkinkan melibatkan pihak asing yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian konsekuensi nya adalah perjanjian ... -
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR MADANI SEJAHTERA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR : 80/PDT/2016/PT. YYK)
(FH UMY, 2019)Dunia usaha dalam melakukan bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untu usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kabutuhan modal dari pihak lembaga ... -
PERAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SEPAKBOLA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Olahraga bukan hanya untuk menjaga kesehatan dan kesegaran jasmani, melainkan juga untuk meraih prestasi, bahkan untuk kepentingan ekonomi. Pembudayaan olahraga merupakan titik penting dalam pembangunan keolahragaan nasional. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DI PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977
(FH UMY, 2019)Konflik bersenjata Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi mala petaka bagi jutaan manusia, baik kombatan ataupun warga sipil maka saat terjadi konflik bersenjata peran petugas medis sangat ... -
PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-18)Perizinan adalah sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil ... -
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN PEKERJA DI PT NUSA HALMAHERA MINERAL (NHM) KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
(FH UMY, 2019)Pemutuan Hubungan Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 150 sampai Pasal 172. Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Pekerja diatur dalam pasal 158 ayat (1) sampai ayat ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Permasalahan yang ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pembayaran upah pekerja yang ada di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran upah ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERIZINAN RUMAH KOS DI KOTA BANDAR LAMPUNG SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS
(FH UMY, 2019)Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaran Dan Penataan Rumah Kos. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan ... -
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA SEKALIGUS PENGEDAR NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Narkotika adalah masalah terbesar di negara Indonesia. Bisa dikatakan narkotika adalah musuh bersama. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin meluas, tentu ini sangatlah mempengaruhi dan merusak generasi ... -
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman berperan penting dalam penerapan Peraturan ... -
PELAKSANAAN REHABILITASI LAHAN PASCA TAMBANG OLEH PENGELOLA TAMBANG KARST DI GUNUNGKIDUL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(FH UMY, 2019)Saat ini banyak berkembang kegiatan usaha pertambangan yang menyasar berbagai sector sumber daya alam tak terkecuali batuan karst. Usaha pertambangan batuan karst adalah usaha pertambangan berupa batu gamping dengan bentuk ... -
PUTUSAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TELAH MELAKUKAN PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Putusan Perkara No.363/pdt.G/2018.PA.smn)
(FH UMY, 2019)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur yang Telah Melakukan Pernikahan Siri (putusan ... -
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979) DI INDONESIA (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(FH UMY, 2019)Adanya pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan menimbulkan keperihatan di dunia Internasional. Akibat dari pembedaan ini, banyak perempuan yang mengalami tindak diskriminatif disegala bidang kehidupan. Maka dari ...