Master of Government Science: Recent submissions
Now showing items 101-120 of 155
-
COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT (CBNRM) HUTAN KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO
(MIP UMY, 2018-09-10)Setiap tahunnya, 450 ribu hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan. Selain memiliki angka kerusakan hutan yang tinggi, Indonesia juga berada di urutan tertinggi kedua di dunia dalam peringkat kehilangan hutan yakni ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015-2017
(MIP UMY, 2018-09-10)Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu keinginan memperoleh penghasilan yang lebih. Banyaknya devisa yang diterima ... -
PETAHANA DAN POLITISASI BIROKRASI (Studi Pada Pilkada Kota Ternate 2015)
(MIP UMY, 2018-09-10)Pilkada Kota Ternate 2015 terdapat pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadiri kampanye dan mengkampanyekan calon walikota Petahana. Sebanyak 11 lurah, 1 Camat dan 4 Pimpinan Satuan Kerja Perangkat ... -
TATA KELOLA PROGRAM SEJUTA RUMAH DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Kasus Pada Program Sejuta Rumah di Kabupaten Bantul)
(MIP UMY, 2018-09-10)Data BPS tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat 13,5 juta angka backlog di Indonesia. Hal tersbut disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah, namun tak seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah. ... -
FAKTOR KETERPILIHAN PEREMPUAN PARTAI GOLONGAN KARYA DI DPRD KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014
(MIP UMY, 2018-09-10)Keterpilihan perempuan di DPRD Labuhanbatu mengalami peningkatan pada periode pemilu 2014 sebesar 31 % dari pemilihan umum sebelumnya periode 2009 hanya 10 %. Namun secara spesifik penelitian ini membahas faktor keterpilihan ... -
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PASCA KONFLIK DALAM MENJAGA DAN MEMBANGUN PERDAMAIAN STUDI KASUS : PENOLAKAN CAMAT DI PAJANGAN
(MIP UMY, 2018-09-10)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik penolakan camat Pajangan di Bantul, serta bagaiaman resolusi konflik kasus penolakan camat Pajangan yang dilakukan ... -
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DIY TERHADAP PELAKSANAAN REKOMENDASI UU NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY
(MIP UMY, 2018-09-10)Undang – Undang Keistimewaan (UUK DIY) adalah bentuk penghormatan negara kepada daerah yang berciri khusus atau bersifat istimewa sesuai dengan konstitusi. Keistimewaan mengatur lima urusan, dengan indikator tujuan – tujuan ... -
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMINDAHAN PUSAT IBUKOTA KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(MIP UMY, 2018-09-10)Pemindahan pusat pemerintahan terjadi di Kabupaten Bima. Ibukota Kabupaten Bima secara yuridis berada pada Ibukota kabupaten induk, namun pada tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah salah satu fungsinya, dimana berawal dari ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA YOGYAKARTA 2015-2016
(MIP UMY, 2018-09-10)Membahas kemiskinan artinya membahas probelematika lama yang pada umumnya dialami hampir di seluruh negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.Penanggulangan kemiskinan adalah salah ... -
ANALISIS MODALITAS KELUARGAPOLITIK YASIN LIMPO PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
(MIP UMY, 2018-08-27)Setiap pilkada di Kabupaten Gowa dalam lima waktu terakhir selalu dimenangkan oleh keluarga politik Yasin Limpo, diantaranya Syahrul Yasin Limpo (1994-2002), Ichsan Yasin Limpo (2005-2015), dan Adnan Purichta Ichsan YL ... -
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
(MIP UMY, 2018-08-27)Penelitian ini membahas penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ... -
ANALISIS POLITIK UANG PADA PILKADA GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015
(MIP UMY, 2018-08-27)Dalam momentum politik seperti pilkada, praktik politik uang sulit untuk dihindarkan, termasuk pada perhelatan pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Pada pilkada tersebut, pasangan calon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah ... -
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA AMIN JAYA, DESA KARANG MULYA, DAN DESA SUNGAI PAKIT KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT) TAHUN 2016
(MIP UMY, 2018-08-27)Desa mempunyai peranan penting dalam membantu program pemerintah pusat melalui proses penyelenggaraan pembangunan. Untuk mengimplementasikan program dana desa, pemerintah desa mempunyai peran penting dalam penggunaan dan ... -
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA EMPAT DESA DI KECAMATAN MALUK DAN KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)
(MIP UMY, 2018-08-27)Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap, ... -
RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
(MIP UMY, 2018-08-27)Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah merupakan kebijakan yang sangat penting terutama terkait dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Restrukturisasi organisasi tidak lagi dilakukan dalam ... -
KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017
(MIP UMY, 2018-08-27)Lembaga Majlis Rakyat Papua (MRP) di Papua Barat memiliki peran yang penting dalam upaya melindungi hak-hak politik asli orang papua berdasarkan nilai-nilai adat yang menjadi kesepakatan orang asli papua dalam membangun ... -
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN BERBASIS COLLABORATIVE MANAGEMENT (STUDI TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM PEMANFAATAN FUNGSI SOSIAL-EKONOMI DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT)
(MIP UMY, 2018-08-27)Riset ini mengambil studi kasus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan collaborative management di antara pemangku kepentingan dalam aktivitas ... -
ANALISIS KEPERILAKUAN PENYEDIA BARANG/JASA (VENDOR) DALAM MENGGUNAKAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)
(MIP UMY, 2018-08-27)Sistem e-procurement merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan oleh LPSE sebagai penyelenggara dan vendor sebagai penyedia barang/jasa. ... -
ADVOKASI KEBIJAKAN LSM SAHABAT PEREMPUAN UNTUK PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016
(MIP UMY, 2018-08-27)Kebijakan untuk perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan penting terkait kasus yang selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Salah satu perhatian pemerintah dalam merespon kondisi tersebut yakni mengeluarkan ... -
ANALISIS INOVASI PELAYANAN “KUMIS MBAH TEJO” DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA
(MIP UMY, 2018-08-25)Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi ...