Browsing Department of Law by Title
Now showing items 171-190 of 1188
-
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWAAN MALIOBORO
(FH UMY, 2012-01-21)PENDATAAN PKL OLEH DISPERINDAGKOP KOTA YOGYAKARTASEBAGAI TAHAP AWAL PENATAAN PKL DI KAWASAN MALIOBORO. HAISLNYA ADALAH TERSEDIANYA PUSAT DATA PKL BERDASARKAN KLUSTER PRODUK BARANG/JASA SEBAGAI RUJUKAN AWAL DALAM PERENCANAAN ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakartadan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, ... -
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KULON PROGO NO 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-28)Diterapkankanya peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan suatu jenis pajak yang potensial untuk ... -
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENGAN JAMINAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU MELALUI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG JEMBER
(FH UMY, 2017-09-06)Skripsi menjelaskan mengenai pelaksanaan dari kredit usaha rakyat dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian KUR dengan jaminan produktivitas tanaman tebu apabila jaminannya terbakar. Penelitian ini bertujuan ... -
IMPLEMENTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG ANTARA PT SAFARI PERSADA DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
(FH UMY, 2017)Skripsi ini memaparkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal PT Safari Persada melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa uang sewa yang disepakati didalam pelaksanaan sewa ... -
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979) DI INDONESIA (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(FH UMY, 2019)Adanya pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan menimbulkan keperihatan di dunia Internasional. Akibat dari pembedaan ini, banyak perempuan yang mengalami tindak diskriminatif disegala bidang kehidupan. Maka dari ... -
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA ( STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN Al-NAJJAR)
(FH UMY, 2019)Jurnalis dan tenaga medis memegang peranan penting saat perang terjadi. Peranan jurnalis untuk mencari informasi secara langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya ke publik sedangkan tenaga medis untuk membantu para ... -
IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS TERHADAP PNS YANG TIDAK NETRAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS diharapkan dapat meningkatkan kinerja profesional PNS dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik secara maksimal. Didalam pelaksanaan Pilkada sering terjadi kasus ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI ED ALUMINIUM YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-03-10)Pekerja berperan dalam sektor pembangunan, semakin meningkat pula risiko kerja yang dihadapi. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan kerusakan mesin maupun human error yang mengakibatkan kecacatan pada tubuh pekerja, ... -
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1718 TAHUN 2006 DAN 1874 TAHUN 2009 TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA
(FH UMY, 2011-07-09)Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik, memang beberapa implementasi telah dilakukan misalnya pemeriksaan kargo-kargo barang, namun karena lemahnya ... -
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(FH, 2016-09-06)Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak sangat kompleks tidak hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Perlindungan dan pengelolaan TPLH ... -
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(FH UMY, 2017)Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak sangat kompleks tidak hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Perlindungan dan pengelolaan TPLH ... -
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (DPMPT) KABUPATEN KULONPROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-04)Tugas pemerintahan umum terbagai menjadi 2 (dua) yaitu memerintah dan melayani masyarakat, dalam perihal melayani masyarakat telah diatur dalam Undang Undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH DI PANTAI PARANG NDOG KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017-01-05)Pantai Parang Ndog merupakan salah satu pantai sekian banyak yang berada di Indonesia. Pantai tersebut terletak dikabupaten bantul tepatnya bersebelahan dengan Pantai Parang Tritis. Namun demikian, Pantai tersebut belakangan ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-06-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayananan publik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan faktor-faktor yang menghambat ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Pelayanan publik memiliki aspek yang multi dimensi. Pelayanan publik tidak hanya mampu dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum maupun aspek politik, tetapi juga melindungi aspek ekonomi dan aspek sosial ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILUKADA DI KOTA YOGYAKARTA
(UMY, 2017)Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mempertegas lagi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Netralitas pegawai negeri ... -
THE IMPLEMENTATION OF ASEAN SECURITY COMMUNITY PILLAR IN COMBATING THE TRANSNATIONAL CRIME IN SOUTHEAST ASIA
(FH UMY, 2016-05-25)Globalization has successfully given an impact to the development of the transnational crime in Southeast Asia. Its impact to the Southeast Asian countries grows rapidly after the cold war. The appearance of transnational ... -
THE IMPLEMENTATION OF CODE OF CONDUCT OF CONTITUTIONAL COURT JUDGES
(FH UMY, 2017-06-22)Constitutional Court is one of the state institutions which has special power. The Constitutional Court currently became a concern of the public because of several cases of violation the code of conduct committed by some ... -
THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAWS TOWARDS INDONESIAN SOVEREIGNTY
(FH UMY, 2016-04-13)In the last decade, the occurrences of natural and man-made disasters with devastating damage towards affected societies in Indonesia have intensified. The 2004 tsunami in Aceh, the 2009 earthquake in West Sumatra and the ...