Browsing Department of Law by Title
Now showing items 215-234 of 1188
-
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI CABANG BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah pihak Bank BRI Cabang Bantul ... -
KAJIAN YURIDIS ASPEK PERTANAHAN DALAM PERIJINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT WANAKILIS MANDIRI JAYA DI KABUPATEN WONOGIRI
(FH UMY, 2019)Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan di Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pembangunan ... -
KAJIAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2020)Yogyakarta menjadi urutan nomor 6 sebagai pelopor pariwisata halal yang dilansir oleh Cheria Holiday 2015, akan tetapi penerapan di lapangan tidak sesuai yang diharapkan, seperti tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah ... -
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN TATA GUNA TANAH DALAM PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DESA WISATA MANGUNAN DLINGO BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata guna tanah dalam mendirikan desa wisata di Desa Mangunan beserta dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan. Penelitian ini merupakan ... -
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM TERHADAP MANTAN PRESIDEN DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-20)Salah satu permasalahan yang ditimbulkan sampai saat ini karna tidak adanya aturan khusus tentang kepresidenanan yaitu banyak ketidakjelasan tentang bentuk Hak, kewajiban, dan fungsi Presiden saat masih menjabat sampai ... -
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PUBLIK TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPR (PASCA REFORMASI)
(FH UMY, 2019-12-26)Lembaga legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM SILANG ANTAR OPERATOR SELULER (STUDI KASUS TEMASEK HOLDINGS)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-10-21)Kepemilikan saham silang dapat dikatakan sebagai kepemilikan terafiliasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengakui adanya hubungan antar pelaku usaha yang ... -
KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PASANGAN YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-04-17)Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang , dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang melakukan ... -
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(FH UMY, 2019-11-12)Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945, belum bisa dikatakan baik. Maka dari itu, upaya perlindungan, batasan dalam berekspresi, dan implementasi menjadi hal yang perlu diperhatikan lagi ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, belum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)Prostitusi merupakan penyakit masyrakat/penyimpangan sosial masyarakat yang dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-11-08)Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore ... -
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA MELALUI SARANA PENAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-25)Penyelenggaraan pondokan kian hari kian marak di Kota Yogyakarta. Hal ini memiliki dampak positif serta negatif baik bagi pemilik pondokan maupun pemondok. Oleh karena itu, menuntut Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA
(FH UMY, 2019-07-02)Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Lahan pertanian merupakan sektor yang harus dijaga keberadaannya. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Bantul akan terus mengurangi luas lahan pertanian yang sudah ada. Keberadaan lahan pertanian sangatlah penting ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA TINGKAT III GUNUNG MERAPI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA GUNUNG API
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-24)Penelitian ini mengkaji regulasi Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pengaturan terhadap bangunan di Kawasan Rawan Bencana tingkat III Gunung Merapi. Penelitian ini mengedepankan metode empiris dan pendekatan normatif di ...