Department of Law: Recent submissions
Now showing items 261-280 of 1188
-
PENEGAKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-18)Pencemaran limbah di badan sungai merupakan tindakan pelanggaran hukum bila tidak dimilikinya suatu izin dari pemerintah yang bertanggung jawab menanganinya. Banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Bantul merupakan tantangan ... -
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-02)Di Indonesia saat ini kasus tindak pidana korupsi sudah sangat marak, dari kasus korupsi tersebut banyak sekali koruptor yang lebih memilih pidana tambahan (subsaider) daripada mereka harus mengembalikan kerugian keuangan ... -
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULONPROGO MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017
(FH UMY, 2019)Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kulon Progo, Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada saat pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pada tahun ... -
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA ( STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN Al-NAJJAR)
(FH UMY, 2019)Jurnalis dan tenaga medis memegang peranan penting saat perang terjadi. Peranan jurnalis untuk mencari informasi secara langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya ke publik sedangkan tenaga medis untuk membantu para ... -
PERAN DINAS PARIWISATA DAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN WISATA YANG BERDAYA SAING NASIONAL
(FH UMY, 2019)Skripsi ini membahsa tentang peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatakan kegiatan wisata berdaya saing naisonal di Kota Yogyakarta Peneniltian ini merupakan penelitian hukum normatife dan empiris yaitu dengan ... -
PEMBATALAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)
(FH UMY, 2019)Itsbat Nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Dalam prakteknya setelah adanya pengesahan itsbat nikah terjadi gugatan ... -
PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOLUHUR
(FH UMY, 2019)Peran Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sidoluhur. Masyarakat Desa Sidoluhur masih kurang dalam kesadaran hukumnya. Bhabinkamtibmas yang ... -
PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT (LAYANAN PERBANKAN DIGITAL) PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Skripsi ini membahas mengenai penggunaan virtual account (layanan perbankan digital) pada aplikasi Go-Jek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka ... -
IMPLIKASI PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PRAKTEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN )
(FH UMY, 2019)Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final dan bersifat ... -
PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA LUBUKLINGGAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FH UMY, 2019)Mutasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran suatu organisasi dengan tujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat dan jabatan yang tepat sehingga dapat tercapai tujuan dari organisasi tersebut ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN WAKTU KERJA LEMBUR PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Pelaksanaan Waktu Kerja Lembur diperusahaan merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadi pengurangan hak-hak para ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG MENDAPAT PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT. TRIGOLDENSTAR WISESA)
(FH UMY, 2019)Penelitian ini menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Mendapat Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (Studi Kasus di PT. Trigoldenstar Wisesa). Pasal 86 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 13 ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN WAJAH DI IORA SKIN CARE PURWODADI
(FH UMY, 2019)Perjanjian adalah dimana adanya seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain yang pada dasarnya ada kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. ... -
KAJIAN YURIDIS ASPEK PERTANAHAN DALAM PERIJINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT WANAKILIS MANDIRI JAYA DI KABUPATEN WONOGIRI
(FH UMY, 2019)Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan di Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pembangunan ... -
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMERA DAN ALAT DIGITAL SEJENISNYA DI TITIK FOKUS DAN JOGJA KAMERA, KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Usaha sewa menyewa kamera dan alat digital sejenisnya dengan harga ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya untuk mengatur, menyelenggarakan kepentingan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Peran dan fungsi Badan ... -
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-14)Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permaslaahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan disparitas ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-29)Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pemerintahan desa, penyelenggaran pemerintahan ... -
PERAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan peranan penting bagi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu pajak yang mempunyai peranan penting dan berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah ... -
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA PEREMPUAN UNTUK BEKERJA MALAM HARI DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-20)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman dan faktor apa yang menghambat dalam pengawasan terhadap ...