Department of Law: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 1188
-
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUK TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
(FH UMY, 2019)Penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan sebagai suatu badan hukum berbentuk usaha yang dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ... -
TINJAUAN AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS MENURUT KUH PERDATA
(FH UMY, 2019)Hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak ... -
KEBIJAKAN PERIZINAN TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Perkembangan minimarket di Indonesia banyak mempengaruhi perkembangan toko kelontong. Kehadiran minimarket di Kabupaten Sleman, sudah menyebar di berbagai lokasi, hingga ke permukiman padat penduduk. Penelitian dengan judul ... -
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA PEMUFAKATAN JAHAT PEMBAWA PREKURSOR NARKOTIKA (Studi Kasus Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn)
(FH UMY, 2019)Tingginya nilai sebuah peradaban menimbulkan kemajuan bagi kehidupan manusia namun juga membawa dampak buruk jika semua itu tidak ditempatkan pada tempatnya, terutama terhadap anak-anak. Anak sebagai tunas dan penerus ... -
THE COMPLIANCE OF WADI’AH AND MURABAHAH WITH FATWA OF DSN-MUI IN KSPPS TAMZIS BINA UTAMA OF YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)KSPPS Tamzis Bina Utama of Yogyakarta (Tamzis) is a Sharia saving and financing cooperatives that serves a variety of products especially in saving and financing. Sometimes, there are problems in the application of the ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ROHINGYA OLEH UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL & HUKUM ISLAM
(FH UMY, 2019)United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) adalah salah satu komisi tinggi PBB yang menangani soal pengungsi. UNHCR sendiri memiliki Perwakilan di Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab untuk membatu mereka, ... -
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004
(FH UMY, 2019)Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permaslaahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan ... -
THE APPLICATION OF FIQH OF TOLERANCE UNDER INDONESIAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-19)The existence of fiqh of tolerance (Islamic perspective towards tolerance) and Indonesian Law cannot be separated as a part of Moslem’s life. The study of the verses of the Holy Qur’an clarifies Islamic perspective towards ... -
PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN TANAH (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang)
(FH UMY, 2019)Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pelaksanaan konsinyasi untuk mengakhiri perikatan dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ... -
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERIIADAP PERAN KORBAIY DALAM TER.IADII\TYA TIIYDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-02)Peranan korban dalam tindak pidana psikotropika sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana psikotropika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat kesesuain ... -
POLITICAL PARTY VERIFICATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN LAW NO. 8 OF 2012 AND LAW NO. 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-23)In the general elections, every political party must fulfill the requirements to follow the elections which is regulated by law. As we know, the Law regarding the general elections are changed on every election. On general ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-27)Dalam pelayanan kesehatan, dokter sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, sering dianggap sebagai seorang yang profesional, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan dituntut untuk melakukan ... -
DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017
(PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-11)Poverty is one of problems which appearing in society life, effort in decreasing poverty cannot do partial but it should be related to various aspects related itself. This study aims to analyze the Determinant of Poverty ... -
PENANGGULANAGAN KEJAHATAN PLAGIAT TERHADAP KARYA AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI SARANA PENAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-23)Keberadaan aturan, etika, atau panduan penulisan tugas akhir skripsi, tesis, atau disertasi di Perguruan Tinggi tampaknya bukan jaminan untuk menghentikan perbuatan plagiarisme. Berkali-kali dunia kampus digegerkan oleh ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-10)Tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perkembangan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas semakin meningkat termasuk kasus tindak ... -
UPAYA KEPOLISAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU DI WILAYAH HUKUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu ... -
PENGELOLAAN DAN PERAN ZAKAT ONLINE DALAM OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT : KAJIAN TERHADAP DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 217.000.000.000.000 (dua ratus tujuh belas triliun rupiah) ... -
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
(FH UMY, 2019)Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dialokasikan kepada partai politik sebesar 1,05 miliyar rupiah. Perlu mengetahui pertanggungjawaban partai politik terhadap ... -
THE PROTECTION OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-14)The aim of this research is to analyse the protection of persons with intellectual disabilities in the Special Region of Yogyakarta and the actual implementation of the Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta ... -
PENINDASAN TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIMUIGHUR OLEH PEMERINTAH CINA MENURUT STATUTAROMA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-02)Masyarakat Internasional kembali mendapat informasi yang begitu menyayat hati terutama bagi saudara sesama Muslim setelah beredar berita tentang Penindasan Terhadap Kaum Minoritas Muslim di Uighur Xianjiang oleh pemerintah ...