Browsing Department of Law by Title
Now showing items 164-183 of 1188
-
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-12-16)Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat padukuhan. ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG REDUCNG EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD) DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-23)REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negri, Indonesia harus mempersiapkan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI PEKALONGAN
(FH UMY, 2019)Pencemaran limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha batik sangatlah memprihatinkan. Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak maksimal serta penerapan sanksi yang masih lemah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK BUS UMUM DI KOTA SEMARANG
(FH UMY, 2019)Pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh transportai umum khususnya jenis bus masih sering terjadi di berbagai daerah. Di Kota Semarang masih sering ditemukan operator armada bus yang tidak memenuhi persyaratan operasional ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya untuk mengatur, menyelenggarakan kepentingan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Peran dan fungsi Badan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya untuk mengatur, menyelenggarakan kepentingan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Peran dan fungsi Badan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWAAN MALIOBORO
(FH UMY, 2012-01-21)PENDATAAN PKL OLEH DISPERINDAGKOP KOTA YOGYAKARTASEBAGAI TAHAP AWAL PENATAAN PKL DI KAWASAN MALIOBORO. HAISLNYA ADALAH TERSEDIANYA PUSAT DATA PKL BERDASARKAN KLUSTER PRODUK BARANG/JASA SEBAGAI RUJUKAN AWAL DALAM PERENCANAAN ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakartadan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, ... -
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KULON PROGO NO 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-28)Diterapkankanya peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan suatu jenis pajak yang potensial untuk ... -
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENGAN JAMINAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU MELALUI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG JEMBER
(FH UMY, 2017-09-06)Skripsi menjelaskan mengenai pelaksanaan dari kredit usaha rakyat dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian KUR dengan jaminan produktivitas tanaman tebu apabila jaminannya terbakar. Penelitian ini bertujuan ... -
IMPLEMENTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG ANTARA PT SAFARI PERSADA DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
(FH UMY, 2017)Skripsi ini memaparkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal PT Safari Persada melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa uang sewa yang disepakati didalam pelaksanaan sewa ... -
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979) DI INDONESIA (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(FH UMY, 2019)Adanya pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan menimbulkan keperihatan di dunia Internasional. Akibat dari pembedaan ini, banyak perempuan yang mengalami tindak diskriminatif disegala bidang kehidupan. Maka dari ... -
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA ( STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN Al-NAJJAR)
(FH UMY, 2019)Jurnalis dan tenaga medis memegang peranan penting saat perang terjadi. Peranan jurnalis untuk mencari informasi secara langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya ke publik sedangkan tenaga medis untuk membantu para ... -
IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS TERHADAP PNS YANG TIDAK NETRAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS diharapkan dapat meningkatkan kinerja profesional PNS dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik secara maksimal. Didalam pelaksanaan Pilkada sering terjadi kasus ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI ED ALUMINIUM YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-03-10)Pekerja berperan dalam sektor pembangunan, semakin meningkat pula risiko kerja yang dihadapi. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan kerusakan mesin maupun human error yang mengakibatkan kecacatan pada tubuh pekerja, ... -
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1718 TAHUN 2006 DAN 1874 TAHUN 2009 TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA
(FH UMY, 2011-07-09)Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik, memang beberapa implementasi telah dilakukan misalnya pemeriksaan kargo-kargo barang, namun karena lemahnya ... -
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(FH, 2016-09-06)Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak sangat kompleks tidak hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Perlindungan dan pengelolaan TPLH ... -
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(FH UMY, 2017)Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak sangat kompleks tidak hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Perlindungan dan pengelolaan TPLH ... -
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (DPMPT) KABUPATEN KULONPROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-04)Tugas pemerintahan umum terbagai menjadi 2 (dua) yaitu memerintah dan melayani masyarakat, dalam perihal melayani masyarakat telah diatur dalam Undang Undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana ...